Melalui JDIH, Bawaslu Sulsel Minta Bawaslu Lutra Ciptakan Produk Hukum yang Berkualitas

LUWU UTARA - Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Adnan Jamal meminta Bawaslu Luwu Utara untuk membuat produk hukum yang berkualitas.

Hal itu disampaikan saat memberikan materi dalam rapat evaluasi  pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Sekretariat Bawaslu Luwu Utara (Lutra), Senin (18/4/2022) Sore.

Baca juga: Jangan Selalu Ngomong Sesumbar, Stefanus Mangatta: Sampaikan ke Bupati Torut, Negara ini Punya Aturan

Koordinator Divisi Hukum dan Datin Bawaslu Sulsel tersebut mengatakan, setiap Divisi di Bawaslu dalam melakukan sesuatu outputnya adalah produk hukum.

Dia menyebutkan, misalnya Formulir Model A Hasil Pengawasan, Surat Keputusan penetapan hasil perekrutan Panwascam, MoU antar lembaga.

Baca juga: Ketua Bawaslu Luwu Utara Hadiri Penyamaan Persepsi Standar Kebutuhan Pendanaan Pilkada 2024

“Jadi apapun jenisnya buatlah produk hukum yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebab Produk Hukum adalah Mahkota Bawaslu, " kata Adnan

Lebih lanjut kata dia, produk hukum dalam sebuah lembaga merupakan bentuk transparansi kepada publik, jadi publik menilai kinerja sebuah lembaga salah satunya adalah dari JDIH.

Baca juga: Bawaslu Luwu Utara Rapat Penyusunan Draft SOP Penanganan Pelanggaran

“Transparansi melalui JDIH ini penting, sebab termasuk dalam Undang-undang tentang informasi publik dan undang-undang tentang  pelayanan publik, ” ucap Adnan

Dalam kesempatan ini, Adnan mengevaluasi pengelolaan JDIH Bawaslu Luwu Utara dengan tiga indikator, yakni manajerial atau tata kelola, instrument administrasi dan dukungan teknis fasilitasi.

Baca juga: Bawaslu Sulsel Asry Yusuf Ungkap Pentingnya SOP Dihadapan Anggota Bawaslu Luwu Utara

“Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan secara bersama-sama dalam pengelolaan JDIH yaitu pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan, ” tutur Adnan